Koko
Prianto
12.073045.2110.0042
Meliputi kelengkapan upacara, perlengkapan upacara, dan langkah persiapan. Pelaksanaan Upacara dituangkan dalam bentuk Juklak Upacara yang mencerminkan Siapa harus berbuat Apa dan Kapan ia harus berbuat Kolom-kolom dalam juklak upacara terdiri atas, nomor, jam, acara uraian pembawa acara, kegiatan dan keterangan pelaksanaan.
PENGERTIAN MENGENAI KELENGKAPAN DAN PERLENGKAPAN UPACARA.
1. Kelengkapan Upacara antara lain terdiri dari : Inspektur Upacara sebutan bagi pembina upacara, Komandan Upacara sebutan bagi Pemimpin Upacara, Penanggung Jawab upacara sebutan bagi perwira
upacara, peserta upacara sebutan bagi kesatuan –kesatuan upacara , pembawa naskah, pembaca naskah, dan pembawa acara sebutan bagi Announcer.
2. Perlengkapan Upacara yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan peralatan dengan mendukung upacara, antara lain Tiang Bendera dengan tali, bendera kebangsaan, mimbar upacara, dan sebaginya. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) PP No. 62 Tahun 1990.
LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN
1. Menyusun acara (acara di dalam/diluar ruangan).
2. Menyusun tata ruang (lay Out)
3. Pengaturan tempat (Seating Arranggement).
4. Menetapkan jenis atau macam pakaian yang harus dipakai bagi sipil,
TNI, Polri, Ibu-ibu.
2. Membuat juklak upacara didalamnya tercermin siapa harus berbuat
pada dan kapan ia harus berbuat dimuat dalam kolom juklak.
TATA BENDERA NEGARA
1. Bendera NKRI selanjutnya disebut Bendera Negara
adalah Sang Merah Putih (pasal 1 (1) UU no.24 Tahun 2009;
2. Penggunaan Bendera Kebangsaan (BK) harus selaras dengan
kedudukannya sebagai lambang kedulatan NKRI;
3. Bendera Negara untuk dilapangan umum
Berukuran 120x180 cm (pasal 4 (3)UU No. 24 Tahun 2009);
4. Pengibaran Bendera Negara dilakukan pada waktu
antara matahari terbit hingga terbenam;
5. Dalam hal bendera negara sebagai tanda berkabung
bersamaan dengan pengibaran dalam rangka peringatan hari-hari
besar nasional, maka kedua bendera negara dikibarkan
berdampingan sebelah kiri dipasang setengah tiang dan sebelah kanan
dipasang penuh (pasal 12 (11) UU No. 24 Tahun 2009);
6. Pada waktu penaikan dan penurunan bendera
negara, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri
26
tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada bendera negara
sampai penarikan, penurunan bendera negara selesai(pasal 15 ayat
(1)Nomor 24 Tahun 2009);
7. Penaikan/Penurunan Bendera Negara dapat diiringi lagu
Kebangsaan Indonesia Raya (pasal 15 ayat (2) UU No. 24 Tahun
2009);
TATA LAGU KEBANGSAAN
1. Lagu kebangsaan NKRI selanjutnya disebut lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya (pasal 1 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2009);
2. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran/penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara (pasal 59 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2009);
3. Setiap orang yang hadir pada saat lagu kebangsaan diperdengarkan dan/atau wajib dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat (pasal62 UU No.24 Tahun 2009);
4. Pada waktu mengiringi pengibaran/penurunan bendera negara tidak dibenarkan dengan menggunakan musik dari Tape Rekorder atau piringan (pasal 21 huruf d PP No. 62 Tahun 1990);
C. TATA PENGHORMATAN
Pasal 31 UU. 9 Tahun 2010
(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.
(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi :
a. penghormatan dengan bendera Negara;
b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
27
Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi, (pasal 1 ayat (8) PP No.62 Tahun 1990).
HAK PENGHORMATAN
Pejabat Negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu mendapat penghormatan dan perlakuan sesuai dengan kedudukannya dan harus diberikan agar dapat melaksanakan tugas secara lebih berhasilguna dan berdayaguna.
PENGHORMATAN JENAZAH
(Berkabung/Bendera Negara dikibarkan setengah tiang)
1. Tujuh hari bagi presiden, dan wakil presiden, mantan presiden/wakil presiden (berkabung di seluruh Wilayah NKRI);
2. Dua hari bagi pimpinan lembaga negara, Menteri/setingkat Menteri (berkabnung terbatas pada Gedung/Kantor pejabat yang bersangkutan).
3. Satu hari bagi anggota lembaga negara, kepala daerah, Pimpinan DPRD (berkabung terbatas pada Gedung/Kantor pejabat yang bersangkutan ).
Pasal 12 UU Nomor 24 Tahun 2009.
Penggunaan Lambang-lambang kehormatan NKRI harus selaras dengan kedudukannya sebagai tanda kehormatan /kedaulan NKRI (PP No. 40, 43 dan 44 Tahun 1958 dan UU No 24 Tahun 2009).
Penghormatan berupa bantuan sarana, pemberian perlindungan, ketertiban dan keamanan.
Penghormatan berupa bantuan sarana, pemberian perlindungan, ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan acara/tugas diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baginya dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan.
d. TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU
TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA
Pasal 32 UU. 9 Tahun 2010
Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu kenbaga Negara lain yang berkunjung ke Negara Indonesia mendapat pengaturan keprotokolan
28
Pasal 33 UU. 9 Tahun 2010
(1) Tamu Negara terdiri atas presiden, raja, kaisar, ratu, yang dipertuan agung, paus, gubernur jenderal, wakil presiden, perdana menteri, kanselir, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.
(2) Tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga Negara lainnya dapat terdiri atas pejabat tinggi lembaga Negara asing lain, mantan kepala Negara asing lain, mantan kepala Negara/pemerintahan atau wakilnya, wakil perdana menteri, menteri atau setingkat menteri, dan tokoh masyarakat asing/internasional tertentu lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Kunjungan Tamu Negara sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a. kunjungan kenegaraan;
b. kunjungan resmi;
c. kunjungan kerja; atau
d. kunjungan pribadi.
Pasal 34 UU. 9 Tahun 2010
Ketentuan lebih mengenai pengaturan keprotokolan terhadap Tamu Negara,
tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga Negara lain diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar